Implementasi IKD di Lapangan: Tata Kelola, Tantangan, dan Praktik Baik

Bagian 2 dari 4, Seri Artikel Identitas Kependudukan Digital

Pada bagian pertama, kita telah membahas apa itu Identitas Kependudukan Digital (IKD), dasar hukumnya, serta cara mengaktifkannya. Namun, kebijakan yang baik di atas kertas tidak selalu berjalan mulus ketika diterapkan di lapangan. Bagian ini akan mengupas bagaimana IKD diimplementasikan di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga, yaitu kelurahan dan kecamatan, beserta tantangan nyata yang dihadapi, serta contoh konkret program pendampingan yang telah dilakukan di berbagai daerah.

Mengapa Tata Kelola yang Baik (Good Governance) Menjadi Kunci?

Keberhasilan sebuah kebijakan digital seperti IKD tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, melainkan oleh bagaimana kebijakan tersebut dikelola dan diterapkan secara adil, transparan, dan partisipatif. Konsep tata kelola yang baik (good governance), yang mulai menguat di Indonesia sejak era 1990-an, menjadi kerangka yang relevan untuk mengevaluasi implementasi IKD.

Setidaknya terdapat enam elemen utama good governance yang dapat digunakan untuk menilai suatu kebijakan publik:

• Legitimasi: sejauh mana masyarakat menerima keberadaan dan otoritas kebijakan tersebut.
• Akuntabilitas: adanya tanggung jawab yang jelas dari pihak penyelenggara.
• Transparansi: keterbukaan informasi kepada publik.
• Rule of law (supremasi hukum): kepastian bahwa seluruh proses tunduk pada aturan yang berlaku.
• Responsivitas: kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan nyata warganya.
• Efektivitas: efisiensi dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan.

Keenam prinsip ini digunakan sebagai lensa oleh berbagai peneliti untuk mengevaluasi bagaimana IKD benar-benar dijalankan di lapangan, bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari pengalaman nyata warga dan aparat pelaksana.

Studi Kasus: Implementasi IKD di Kelurahan Airlangga, Surabaya

Salah satu kajian akademik yang cukup mendalam dilakukan di Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebuah kawasan urban padat penduduk dengan karakter masyarakat yang heterogen, dan tercatat sebagai salah satu dari sepuluh kecamatan dengan jumlah aktivasi IKD tertinggi se-Surabaya pada periode 2023–2024.

Kelurahan ini memiliki struktur administratif yang terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 72 Rukun Tetangga (RT), dengan aparatur kelurahan yang terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan, serta tiga seksi utama yang menangani bidang pemerintahan dan pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan perekonomian, serta ketentraman, ketertiban, dan pembangunan.

Hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam terhadap warga dan petugas kelurahan mengungkap adanya beberapa pola: tingginya angka aktivasi ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemahaman masyarakat, dan implementasi di lapangan ternyata masih menyisakan sejumlah hambatan struktural dan sosial yang signifikan.

Lima Tantangan Utama dalam Implementasi IKD

Berdasarkan riset lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan warga dan petugas kelurahan, setidaknya lima kelompok tantangan utama teridentifikasi secara konsisten:

1. Sosialisasi yang Belum Merata

Banyak warga mengaku tidak mengetahui bahwa pernah ada sosialisasi resmi tentang IKD di wilayah tempat tinggal mereka. Ketidakmerataan informasi ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya koordinasi antara pihak kelurahan dengan perwakilan wilayah seperti ketua RT/RW, yang seharusnya menjadi ujung tombak penyebaran informasi ke tingkat rumah tangga.

2. Kurangnya Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan

Lemahnya koordinasi antara kelurahan dan jajaran RT/RW dalam merancang serta melaksanakan rencana sosialisasi membuat kegiatan edukasi berjalan kurang efektif. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap teknologi atau informasi menjadi pihak yang paling dirugikan: mereka tertinggal dalam memahami manfaat dan cara kerja IKD.

3. Minimnya Pemahaman Masyarakat akan Pentingnya IKD

Sebagian warga merasa sudah cukup nyaman dengan KTP fisik dan tidak melihat urgensi untuk beralih ke identitas digital. Kelompok lanjut usia dengan tingkat literasi digital rendah menjadi segmen yang paling kesulitan memahami cara kerja maupun manfaat aplikasi ini.

4. Rendahnya Kepercayaan terhadap Keamanan Data

Ini adalah salah satu hambatan paling signifikan. Maraknya pemberitaan tentang kasus kebocoran data kependudukan di Indonesia, termasuk dugaan bocornya 102 juta data yang diduga berasal dari Kementerian Sosial pada September 2022, serta dugaan bocornya 337 juta data warga yang bersumber dari Direktorat Jenderal Dukcapil pada Juli 2023, membuat sebagian masyarakat khawatir data pribadi mereka akan disalahgunakan jika beralih ke identitas digital. Ada pula persepsi bahwa pemerintah kurang serius menjaga keamanan data warganya, yang diperkuat oleh kasus tersebarnya jutaan data NPWP tanpa persetujuan yang jelas dari pemiliknya.

5. Keterbatasan Perangkat

Meskipun kepemilikan ponsel pintar di Indonesia terus meningkat, masih ada kelompok masyarakat, khususnya golongan ekonomi bawah dan lanjut usia, yang belum memiliki perangkat yang memadai. Bahkan bagi yang sudah memiliki ponsel, spesifikasi perangkat yang rendah kerap tidak mampu menjalankan aplikasi IKD dengan baik. Ditambah lagi, aplikasi ini untuk saat ini hanya tersedia untuk sistem operasi Android, sehingga pengguna iPhone otomatis belum bisa mengaksesnya, kondisi yang mencerminkan adanya kesenjangan digital (digital divide) yang perlu diperhatikan dalam prinsip inklusivitas layanan publik.

Sebagai solusi sementara, beberapa kelurahan telah mengambil inisiatif dengan menyarankan warga lanjut usia untuk dibantu kerabat terdekat dalam mengoperasikan ponsel mereka agar tetap dapat menggunakan IKD.

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Di sisi lain, penelitian yang menggunakan pendekatan analisis kualitatif berbantuan perangkat lunak Atlas.ti mengidentifikasi tiga faktor utama yang justru mendukung keberhasilan implementasi IKD:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, baik di tingkat aparatur kelurahan/kecamatan maupun petugas Disdukcapil.
2. Komitmen antar-pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat RT/RW.
3. Komunikasi yang efektif antar-pemangku kepentingan, yang menjadi jembatan penghubung agar informasi dan kebijakan dapat tersampaikan secara konsisten.

Ketiga faktor ini bersifat saling memengaruhi: ketika kualitas SDM baik, biasanya komitmen dan komunikasi antar-pihak juga akan ikut membaik, dan begitu pula sebaliknya.

Hambatan Teknis Tambahan yang Ditemukan

Selain lima tantangan sosial di atas, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang lebih bersifat teknis dan struktural:

• Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terpusat kerap mengalami gangguan (error), sehingga menghambat proses aktivasi maupun verifikasi.
• Ketidakselarasan kebijakan, di mana masih terdapat sejumlah tempat/instansi yang belum sepenuhnya menerima atau mengakomodasi layanan berbasis IKD.
• Rendahnya kesadaran dan minat sebagian masyarakat untuk melakukan aktivasi meskipun sosialisasi telah dilakukan.
• Efisiensi sosialisasi yang masih dinilai kurang optimal dari sisi metode maupun jangkauan.

Rekomendasi Perbaikan dari Hasil Riset Lapangan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, riset-riset yang telah dilakukan merekomendasikan sejumlah langkah konkret, di antaranya:

• Mengadakan kegiatan sosialisasi di tempat umum secara rutin untuk menjangkau kesadaran masyarakat secara lebih luas;
• Mengoptimalkan pelatihan (training) bagi petugas aktivasi agar memiliki kesiapan teknis dan keterampilan pelayanan yang memadai;
• Memperbaiki sistem operasional IKD agar lebih transparan dan mudah digunakan, sehingga membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat;
• Mengundang warga secara bergiliran (per RT/RW) untuk melakukan aktivasi secara terjadwal dan tidak menumpuk;
• Memanfaatkan media sosial resmi kelurahan sebagai kanal tambahan penyebaran informasi;
• Melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah kepada para pemangku kepentingan (RT/RW, tokoh masyarakat) sebagai kunci keberhasilan program di tingkat akar rumput.

Praktik Baik: Program Pendampingan Aktivasi IKD di Ponorogo

Salah satu contoh konkret upaya kolaboratif dalam mempercepat dan mempermudah adopsi IKD datang dari kerja sama antara Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ponorogo, dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat pada Oktober 2023.

Program ini menghadirkan langsung petugas layanan dari Disdukcapil untuk mendampingi proses aktivasi IKD kepada civitas akademika kampus tersebut serta guru dan tenaga tata usaha di sebuah SMA setempat. Total peserta yang didampingi mencapai 210 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Peserta	Jumlah
Dosen	28
Tenaga Kependidikan	9
Mahasiswa	162
Guru	15
Tenaga Tata Usaha	5
Total	210

Program ini dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang mencakup empat tahapan: survei awal untuk memahami kebutuhan masyarakat, perencanaan program bersama, tahap implementasi (termasuk monitoring dan evaluasi), hingga tahap keberlanjutan program.

Temuan Menarik dari Lapangan

Salah satu temuan penting dari kegiatan pendampingan ini adalah bahwa banyak warga baru menyadari data kependudukan mereka tidak akurat atau belum diperbarui justru pada saat mereka membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan mendesak, misalnya untuk melamar pekerjaan atau mendaftar studi lanjut. Jenis data yang paling sering ditemukan tidak update antara lain data pendidikan terakhir, serta ketidaksesuaian nama antara satu dokumen administrasi dengan dokumen lainnya.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi identitas kependudukan tidak melulu soal teknologi aplikasinya, tetapi juga soal kualitas dan keakuratan data dasar yang menjadi fondasinya. Jika data di baliknya masih berantakan, secanggih apa pun aplikasinya, manfaat yang dirasakan pengguna akan tetap terbatas.

Manfaat Ekonomi dan Administratif yang Diklaim

Dari sisi manfaat, kehadiran IKD diklaim membawa sejumlah keuntungan administratif dan finansial bagi negara, di antaranya:

• Menghemat anggaran pengadaan bahan cetak fisik seperti ribbon, blangko kartu, film, dan cleaning kit untuk mesin pencetak KTP-el;
• Mengurangi ketergantungan pada vendor penyedia bahan pencetakan;
• Memangkas biaya verifikasi data pada pelayanan publik karena menghilangkan peran perantara (middle man) dalam proses verifikasi identitas;
• Menyederhanakan proses birokrasi menuju cita-cita reformasi birokrasi yang lebih cepat dan mudah diakses warga.

Menuju Tata Kelola yang Lebih Adaptif

Baik studi di Surabaya maupun praktik pendampingan di Ponorogo mengarah pada satu kesimpulan yang sama: keberhasilan IKD sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah, dari tingkat pusat hingga RT/RW, mampu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara konsisten. Keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi faktor penentu agar manfaat digitalisasi kependudukan benar-benar dirasakan secara merata, bukan hanya oleh kelompok masyarakat perkotaan yang sudah melek teknologi.

Namun, tata kelola yang baik di sisi pemerintah saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah aplikasi publik. Pada akhirnya, penerimaan pengguna, yaitu bagaimana masyarakat benar-benar menilai, menggunakan, dan merasakan pengalaman memakai aplikasi ini, menjadi ukuran nyata dari keberhasilan sebuah kebijakan digital. Pada bagian ketiga, kita akan menyelami berbagai riset yang secara khusus menganalisis sentimen dan persepsi masyarakat terhadap IKD, berdasarkan ribuan ulasan pengguna di Google Play Store dan media sosial.

---

Lanjut ke Bagian 3: Bagaimana Masyarakat Menilai IKD? Analisis Sentimen dan Penerimaan Pengguna